NETRAL KOK MEMILIH

KantinPers

Nasional, KantinPers - Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 masyarakat Indonesia di hadapkan dengan pesta demokrasi serta ajang kompetisi calon-calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses demokrasi ini melibatkan banyak elemen masyarakat.

Proses Pemilu di Indonesia mengatur hak-hak masyarakat yang harus netral dalam proses perpolitikan, diantaranya TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI ( Polisi Republik Indonesia). TNI dan POLRI dalam proses pemilu tidak memberikan hak suaranya atau tidak memilih para calon pemimpin Daerah maupun Pusat.

Dalam berdemokrasi di Indonesia, anggota TNI dan Polri tidak boleh berpolitik. Tugas TNI dan Polri di dalam negara demokrasi adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik diatur secara jelas dalam UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 39 Ayat 2 UU TNI menerangkan tentang “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.” Sedangkan dalam UU Polri Pasal 28 Ayat 1 menerangkan tentang “Kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Penegasan tersebut tentang larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI sesungguhnya mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik dalam ruang publik sebelum mereka mengundurkan diri. Dengan kata lain, sepanjang masih aktif menjadi anggota TNI dan Polri maka sudah seharusnya mereka tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye politik, deklarasi politik, pemasangan atribut politik seperti baliho dan langkah-langkah politik lainnya.

Sedangkan “NETRALITAS” PNS dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil.

Selaian PNS, Penyelenggara Pemilu pun dituntut untuk nertal dalam proses pemilu artinya tidak memihak kepada pasangan calon, namun pada perjalanan netralitasnya PNS dan Penyelenggara pemilu memiliki hak memberikan suaranya kesalah satu pasangan calon.

Netralitas adalah ketidak berfihakan.  PNS dan Penyelenggara Pemilu ( KPU – BAWASLU – DKPP ) di tekankan sesuai undang undang untuk tidak berfihak atau netral. Yang menjadi pertanyaan adalah, netralitas seperti apa yang harus dijalankan oleh PNS dan Penyelenggara Pemilu, diharuskan netral tapi masih diperbolehkan memilih. ” Netral kok memilih ? “ ungkap aktivis Mahasiswa Wahyudin.

Kantinpers - Wahyudin selaku Koordinator Investigasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK).