Panwascam Mustikajaya Kembali Brangus APK yang Tidak Sesuai Aturan

KantinPers

REVIEW, Bekasi - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Mustikajaya bersama dengan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Satpol PP kembali melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan di wilayahnya, pada Kamis (22/3).

Sebanyak 25 poster berukuran kecil dan 5 baliho berukuran besar yang terpampang di sejumlah titik jalan berhasil dicopot. Selain itu, Panwascam Mustikajaya juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kelurahan untuk mencopot gambar-gambar calon Wali Kota yang masih terpasang di area Kelurahan.

"Tentunya kami menertibkan APK yang tidak sesuai aturan. Seperti desain APK salah satu paslon yang menyerupai surat suara, APK yang melebihi ukuran dari standar yang telah ditetapkan KPU, juga yang masih menempel di pohon dan tiang listrik. Untuk yang di Kelurahan Alhamdulillah setelah dikoordinasikan, pihak Kelurahan langsung mencopot," ungkap Komisioner Panwascam Mustikajaya Mahmud Ali kepada REVIEW saat ditemui di kantornya, Kamis (22/3).

Ali menyampaikan, mekanisme penyebaran dan pemasangan APK merupakan bagian dari pendidikan politik yang khendak disampaikan kepada masyarakat, yang telah di atur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Semua hal terkait APK kan sudah di atur oleh KPU, baik itu menyangkut desain, ukuran, jenis, titik titik pemasanganya, maupun jumlahnya, bahkan boleh diperbanyak 150 persen dari jumlah APK yang dikeluarkan oleh KPU," terang Ali.

Namun sayangnya, Panwascam Mustikajaya belum melihat langkah positif dari masing-masing tim sukses paslon untuk membuat suarat laporan tembusan terkait APK.

Kita ingin semua itu ada laporan berupa surat tembusan, agar kita tahu dipasang di titik mana saja dan jumlahnya berapa. Sehingga kita tidak salah dalam menertibkan APK," jelas Ali.

Hal serupa terjadi dalam konteks kampanye. Ketua Panwacam Mustikajaya, Sumidi menyebut tidak satupun tim sukses paslon memberi surat laporan tembusan terkait aktivitas kampanye di wilayah pengawasannya.

"Timses dan Paslon paham ga aturan ini? Kalau ga paham, ini masalahnya. Jadi kami himbau semua tim paslon, mari sama-sama menjaga dan menjalankan demokasi  dengan baik, mentaati peraturan UU yg berlaku, agar pesta demokrasi berjalan fair, aman dan lancar," pungkas Sumidi.

__

Kantin Pers bersama Mahmud Ali