![]() |
| KantinPers |
Kab. Bekasi, KantinPers - Upaya
strategis Direktorat Jendral Karya dalam percepatan pembrangusan daerah Kumuh,
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu sasaran program Kotaku ini di karenakan
hasil catatan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ( DPKPP).
Sebanyak 21 desa di Kab. Bekasi dinyatakan Kumuh.
Program
tersebut di tahun 2017 tidak terealisasi secara maksimal, terbukti Pemkab
Bekasi hanya mampu membedah lima desa kumuh dari total 21 desa kumuh hal ini di
sebabkan tidak adanya anggaran dari APBD 2017, namun keadaan tersebut
berbanding terbalik dengan anggaran Pakaian dinas Pemkab Bekasi yang mencapai
miliaran rupiah hasil pantauan Koordinator Investivigasi CBA Jajang Nurjaman.
Beberapa
catatan Jajang Nurjaman atas pakaian dinas Pemkab Bekasi, melalui Badan
Perlengkapan dalam menjalankan program pengadaan pakaian dinas hitam putih.
Program belanja pakaian dinas untuk 11.273 staff Kabupaten Bekasi dan 604
pejabat eselon II, III, IV di anggarkan 5,7 miliar rupiah.
Senada dengan Jajang Nurjaman, Koordinator Investivigasi Kaki Publik Wahyudin, mempertanyakan hal tersebut apakah anggarannya habis untuk belanja pakaian dinas. Hal lain juga di pertanyakan oleh Wahyudin terkait tidak terealisasinya program Kotaku Pemkab Bekasi di tahun 2017 dan akan di realisasikan di tahun 2018 temtu ini akan membengkaknya anggaran Pemkab Bekasi tentu hal ini tidak bisa di pungkiri bukan? Belum lagi jika hobi Bupati Bekasi yang sering menghambur-hamburkan uang rakyat belum sembuh.
Kantinpers - Wahyudin selaku Koordinator Investigasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK).




0 komentar:
Posting Komentar