ANGGARAN MAKAN DAN MINUM PEMKAB LAMPUNG BARAT MENGGIURKAN, MENGHABISKAN ANGGARAN HINGGA 9,5 MILIAR

Lampung, KantinPers - Menjadi pejabat daerah yang mendapat berbagai fasilitas dari uang negara, uang yang dihasilkan dari pemberian rakyat. Rakyat tak pernah meminta imbalan sepeserpun, namun publik sering melihat kelakuan pejabat yang suka menghambur-hamburkan uang yang di peroleh dari rakyat untuk lingkungannya saja, tanpa mementingkan kepentingan rakyat. Demikian ungkap kekesalan saya mewakili publik.

Senada dengan keluhan publik, laporan terkait Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pejabat Pemkab Lampung Barat senang menghambur-hamburkan uang negara. Anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk urusan perut pegawainya, dan lagi-lagi bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Faktanya, Pemkab Lampung Barat pada tahun 2015 menghabiskan anggaran hingga Rp 9,5 miliar hanya untuk makan dan minum. Angka yang menggiurkan untuk makan dan minum.

Sebagaimana laporan yang di peroleh Koordinator Investivigasi Kaki Publik Wahyudin, atas anggaran makan dan minum Pemkab Lampung Barat mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2014 ke 2015. Untuk tahun 2014 senilai Rp 8,5 miliar sedangkan tahun 2015 menjadi Rp 9,5 miliar, artinya anggaran makan dan minum mengalami kenaikan hingga Rp 2 miliar.

Disudut lain, bagaimana dengan kinerja Pemkab Lampung Barat tersebut ? banyak publik mengeluhkah fasilitas umum di Pemkab Lampung Barat tidak memadai contoh, penerangan jalan di wilayah tersebut minim hal ini akan menjadi kendala masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas serta pengendara di malam hari,  hal ini kontras dengan anggaran makan minum pejabat daerah Pemkab Lampung Barat.

Melihat banyaknya keluhan publik, Koordinator investivigasi Kaki Publik  Wahyudin, menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah mengayomi keluhan publik, terutama dalam pengalokasian anggaran daerah dan sifatnya yang memberi peningkatan atau prestasi Pemkab Lampung Barat lebih di utamakan.

Wahyudin mempertanyakan integritas pemerintah sebagai pemegang kendali di negri ini, pemerintah ini saya yakini tidak buta, dan mereka tidak tuli, mestinya mampu melihat dan mendengar keluhan masyaraka. Jika aspirasi masyarakat tidak didengar, integritas pemerintah dipertanyakan.

Kantinpers - Wahyudin selaku Koordinator Investigasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK).