TERDAPAT 152.000 RUANG KELAS RUSAK, DIDOMINASI OLEH SEKOLAH PEDESAAN

Jakarta, KantinPers - Pendidikan diyakini sebagai kunci kemajuan suatu bangsa dan menjadi isu yang selalu menarik untuk dikaji. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pembahasan oleh berbagai kalangan, khususnya di hari guru nasional yang bertepatan pada 25 November sabtu ini.

Indonesia, dengan potensi sumber daya alam (SDA) melimpah bisa menjadi modal untuk menjadi salah satu Bangsa yang maju serta bermartabat. Potensi SDA yang besar tersebut tidak berarti tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kreatif dan memiliki visi yang jelas dan terarah untuk kemajuan Bangsa.

Dari sinilah peran pendidikan dalam menjadikan manusia Indonesia berkualitas memainkan peranan penting. 

Terkait peranan vital pendidikan serta persoalannya, Koordinator Investigasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) Wahyudin ikut bersuara.

Dalam perbincangan sore tadi di Jakarta, Wahyudin berpendapat “Dalam perjalanannya peranan pendidikan yang dipraktikan baik itu Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah tidak semulus yang diharapkan. Muncul pelbagai persoalan dan menjadi PR bersama. Ia mencontohkan, adanya kesenjangan pendidikan antara yang berjalan di kota-kota besar seperti Jakarta dengan daerah pinggiran seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu atau yang lebih miris lagi daerah nan jauh disana Papua, terang Wahyudin sambil neruput kopi. 

Wahyudin menambahkan, kesenjangan yang paling menohok bisa dilihat dari sarana dan prasarana “infrastruktur sekolah”, jika dibandingkan fasilitas sekolah yang ada di kota-kota besar dengan daerah tertinggal ibarat bumi dan langit, tegasnya.

Padahal anggaran pendidikan yang di gelontorkan pemerintah setiap periodenya meningkat,  tetapi belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan  infrastruktur sekolah di Indonesia.

Wahyudin mengingatkan, dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang “Standar Nasional Pendidikan”, antara lain diatur terkait standar sarana dan prasarana (sarpras), bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi ruang kelas untuk pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Namun apa yang terjadi di lapangan, terdapat 152.000 ruang kelas yang rusak dan tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh pemerintah. Keadaan ruang kelas yang tidak layak ini didominasi oleh sekolah-sekolah yang terdapat di wilayah pinggiran atau pedesaan, bayangkan saja 98 persen dari total ruang kelas  rusak ada di pedesaan, tegas Wahyudin. Hal ini menjadi tamparan bagi pemerintah dalam sektor pendidikan di Indonesia, geram Wahyudin menutup perbincangan sore tadi.

Kantinpers - Wahyudin selaku Koordinator Investigasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK).