Sebanyak 152.000 kelas di Indonesia rusak, Anggaran Pendidikannya kemana??

Bekasi, Kantindata Pers - 72 tahun Indonesia merdeka, namun masih saja banyak persoalan negeri yang belum juga terselesaikan salah satunya yakni di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan segala usaha secara sadar yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi diri seseorang untuk menghadapi tantangan dimasa depan.

Pendidikan yang baik tentu dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi para pencari ilmu dan pengetahuan dan juga akan tercipta bukan hanya dengan kualitas pengajar dan sistem pendidikan yang baik saja, tapi juga harus ditopang oleh tersedianya sarana dan prasarana lingkungan sekolah serta ruang kelas terstandar. 

Dalam Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, salah satunya diatur pada bagian standar sarana dan prasarana, bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi ruang kelas untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kordinator Advokasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik), Bagus Alfatah mengungkapkan "Di Indonesia masih terdapat lebih dari 152.000 ruang kelas yang rusak dan tidak layak digunakan. Bukan hanya tidak bisa membuat belajar nyaman tapi juga berbahaya karena sewaktu-waktu bisa roboh. Hal ini tentu merupakan catatan buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia." 

"Dengan semakin banyaknya anggaran pendidikan yang ada setiap tahun, masalah sarana dan prasarana khususnya kelas yang ada seharusnya bisa semakin baik, bukan malah semakin banyak yang rusak." ucap Bagus kepada Kantinpers (25/11/2017).

"Saat ini, 20% dari total APBN negara dianggarkan untuk pendidikan. Untuk tahun 2017 saja, APBN Indonesia sebesar Rp 2.080 Triliun, artinya ada dana sebesar 416 Triliun yang dianggarkan untuk pendidikan. Pemerintah disini sangat tidak memperhatikan peningkatan mutu pendidikan," tambahnya.

Bagus menilai untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah dengan rencana dan anggarannya harus mampu menjadi motor penggerak berbagai pihak untuk terlibat didalamnya.

"Peran serta seluruh lapisan masyarakat juga penting dalam mendukung, mengawal dan memastikan rencana pemerintah benar-benar terealisasi, bahwa anggaran yang ada benar-benar turun langsung ke pihak yang membutuhkan, dan cita-cita yang diidamkan untuk menjadi bangsa yang unggul dan berdaya saing dapat terlaksana." tutupnya.

Kantinpers - Bagus Alfatah selaku Kordinator Advokasi Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik).