SOSIALISASI PEMILU, BAWASLU: TANTANGAN PEMILU HARUS DIHADAPI BERSAMA

Pada tahun 2018 Indonesia akan meyelenggarakan pesta demokrasi, Bawaslu sebagai badan pengawasan dalam hal pemilu memiliki tugas, wewenang, serta kebijakan dalam mengawal pesta demokrasi yang bersih dan adil.

Sejalan dengan di gelarnya pesta demokrasi tahun 2018, Bawaslu menunjukan gerak yang masif dan positif dalam mengawal pesta demokrasi. Pada tanggal 26 Oktober 2017 Bawaslu menggelar seminar dengan tema “Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat” di hotel Ashley Jakarta Pusat.

Dalam Sosialisasi pemilu tersebut, narasumber dari anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Frid Edwar Siregar, dan Sunanto yang menjabat koordinator Nasional JPPR, dan diikuti pula oleh Kalangan mahasiswa, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), JPPR, serta organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Rahnat Bagja menjelaskan, bahwa lapisan pertama peserta pesta demokrasi terdapat lapisan alat politis, kedua lapisan penonton, ketiga lapisan partisipatif, keempat aktivis,” inilah empat lapisan tersebut ujar Rahmat Bagja dalam forum sosialisasi Bawaslu.

Tantangan Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi yang sangat kompleks ini terlihat banyaknya motif pelanggaran yang di anggap menodai pesta demokrasi, seperti monay politik, sebako politik, dan serangan fajar ini diantara masalah yang dihadapi Bawaslu.

Dengan berkaca pada tahun sebelumnya perangkat Bawaslu menunjukan kinerja yang baik, terbukti banyaknya pendiskualifikasi terhadap partai mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Konsistensi Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi, dan terciptanya demokrasi yang baik berdampak pada kemajuan demokrasi bangsa Indonesia. Publik menyadari, Pasal 1 ayat 2 “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”, tegas wahyudin aktivis mahasiswa.