Pandangan PIAS Jakarta Terhadap Pilkada NTT Tahun 2018

Jakarta, Kantidata.com - Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan diselenggarakan secara serentak pada 2018 mendatang sebanyak 171 daerah salah satunya Provinsi NTT, tentunya menjadi sebuah moment (kesempatan) yang tepat bagi seluruh masyarakat NTT untuk menentukan dan memilih pasangan bakal calon (balon) kandidat secara tepat sesuai hati nuraninya masing-masing. Artinya bahwa pasangan balon kandidat yang dipilihnya itu benar-benar berjiwa membangun daerah dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Yakni ke arah perubahan yang lebih maju dari periode-periode sebelumnya.

Untuk menyemarakkan pilkada serentak itu, tak sedikit pasangan balon kandidat yang beramai-ramai memperebutkan partai politik (parpol) yang bakal menjadi sebuah wadah yang akan mengusungnya dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan nanti. Dan tak sedikit harta dan uang yang dikorbankan para balon kandidat untuk meperebutkan parpol sebagai pengusungnya.

Menurut Imran Kopong Solot selaku Ketua Pemuda Islam Adonara Solor (PIAS)  Jakarta, organisasi  kedaerahan asal NTT ini menerangkan kepada Kantinpers, “tak jarang  para kandidat juga melakukan money politic untuk merangkul  massa sebagai pendukungnya dengan cara memberi bantuan kepada lembaga-lembaga tertentu menjelang pilkada, misalnya lembaga agama. Selain itu mereka (para kandidat) juga melakukan pendekatan lewat entitas (kesamaan) ras, agama, suku, maupun wilayah. Inilah yang sering terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya.”

“Tak jarang pula masyarakat lebih memilih pasangan balon berdasarkan kesamaan ras, agama, suku dan wilayah. Lebih buruknya lagi, para pasangan balon kandidat mengondisikan para pemuda dengan membelikan minuman keras (miras) untuk melakukan tindakan-tindakan anarkhis saat hari pemungutan suara berlangsung. Permainan politik yang tidak sehat ini selalu saja menciptakan konflik bahkan kericuhan di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara).” Terangnya.

Kondisi ini mewarnai dinamika politik di beberapa daerah di Indonesia yang akan melakukan pilkada serentak. Walau parpol bertujuan untuk merebut dan menguasai kedudukan politik, sudah sepantasnya parpol menjadi mitra masyarakat dengan menjadi sarana sosialisasi politik dan pengatur konflik. Setidaknya parpol juga melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan untuk merangkul masyarakat.

Dirinya menambahkan bahwa “selama periode yang berlalu, pembangunan tidak berjalan maju sebab tidak ada komitmen dan kompromi antar para stakeholder untuk pembangunan di NTT yang setara dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi lain.”

“Karena tidak ada komitmen dan kompromi bersama, maka para stakeholder berjalan masing-masing alias mengejar kepentingannya sendiri. Disinilah muncul kecolongan untuk bersatu membangun daerah. Yang ada hanyalah saling menjatuhkan, menganggap dirinya lebih hebat dari yang lainnya.” Pungkasnya.

Pembangunan tidak bergerak maju sebab tidak ada kesepakatan antara para stakeholder dan masyarakat. Pemerintah mempertahankan pendapatnya sendiri, sementara masyarakat pun mempertahankan pendapatnya. Nah, disinilah terjadi jurang pemisah antara mereka sebab tidak ada kesepakatan lebih lanjut.

“Misalnya, ketika pemerintah hendak membuat jalan, masyarakat meminta sejumlah uang (uang permisi menurut versi masyarakat), akhirnya proyek pembuatan jalan itu tidak dilanjutkan. Seharusnya, pemerintah dan masyarakat duduk bersama, saling memberi pemahaman dan mengambil beberapa kesepakatan bersama sebagai pondasi untukg memajukan daerah.”

“Melihat carut-marutnya kondisi kepemimpinan daerah yang akan berlalu, PIAS Jakarta berpendapat bahwa pemimpin daerah yang akan maju dan terpilih nanti harus lebih baik dari yg sekrang dan selalu  memprioritaskan kepentingan masyarakat  NTT pada umumnya bukan memprioritaskan  kepentingan  golongan dan kepentingan  partai. “ tegasnya.

“pemimpin yg baru harus menjadikan NTT jauh lebih berkembang, bahwa apa yg suda di lakukan  oleh pemimpin  saat ini tentu  juga mempunyai  nilai-nilai kebaikan.”  Tutupnya.